Recently Published
Most Viewed
Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) Di Kabupaten Tegal Image
Journal article

Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) Di Kabupaten Tegal

One of the most crucial issues to be solved by the government of Indonesia is the problem of corruption. This is because the longer the corruption in Indonesia increasingly difficult to overcome. This is because corruption carried out in a systematic and organized from the bottom level to the level of officials. As happened in Tegal regency, corruption fund development projects Slawi city ring road, known as Jalingkos made by former Tegal Regent Agus Riyanto, Edy Prayitno, and Budi Haryono worth 3.4 Billion. Corruption is a neat eventually be leaked by a number of activists who are members of NGOs GMTB (tegal Unite People movement). . The results showed that the Agus Riyanto, Edy Prayitno, and Budi Haryono has proven corrupt jalingkos project development funds for their personal interests respectively. Law enforcement on the case jalingkos assessed later and said selective loggingAgus Riyanto was sentenced 5 years 6 months in jail, pay a fine of USD 200 million with a substitute punishment for one year in jail and pay compensation amounting to Rp 1.4 billion, or imprisonment for three years, Edy Prayitno was sentenced 5 years 6 months in prison and a fine of Rp 200 million and reimbursement of compensation amounting to Rp 1,494,410,000, Budi Haryono sentenced to 4 years in prison plus a fine of Rp 200 million and cash compensation of Rp 747,205,000.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang) Image
Journal article

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang)

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pasar Kota Semarang. Tujuan dari Program ini adalah terwujudnya pasar yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat dengan mewujudkan kondisi pasar/ PKL yang tertib, mewujudkan manajemen pasar/PKL yang baik, mewujudkan pertumbuhan perpasaran/PKL yang efisien dan produktif..Guna menjelaskan pertanggungjawaban implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif, untuk melakukan eksplorasi terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Subyek penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang serta penjual/pemilik lapak/kios di Pleburan, Mugassari dan Wonodri. Adapun metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, meneliti dokumen, dan kuisioner dengan menggunakan sistem random.Hasil penelitian menjelaskan bahwa , implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan Pedagang Kaki Limadi Kota Semarang bersama Dinas Pasar Kota telah menegaskan adanya kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial mempengaruhi kinerja aparat pemerintah menjadi kurang maksimal sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Adapun kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan dari aparat pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.
Suggested For You
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Koalisi Perempuan Indonesia (Kpi) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang Image
Journal article

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Koalisi Perempuan Indonesia (Kpi) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Semarang

The position of women who have tended to become the object of national development is unfair for women. Their space is limited in the domestic region, they are not given space to contribute and participate in public areas, moreover contribute and participate in the region to organize or even practical politics tend to be ignored or even marginalized. Indeed in statute of Indonesia 1945 was never discriminate between men and women, because there are values of justice and equality for men and women, even Political and Electoral Law clearly accommodate women could contribute and participate. The women will be participate not only in domestic areas but they are given space to be able to contribute and participate in public areas in this role and participate in the world of organization and practical politics. Because the law requires that 30% of the management of political party and candidate representatives in the legislature are women as well as in government. This study aims to determine: 1) To know the programs of KPI in Semarang city to support women's empowerment. 2) To determine factors of supporting and inhibiting the implementation of women's empowerment program implemented by KPI in Semarang. In this research use descriptive qualitative study. The aim using qualitative-descriptive methods to describe the role of NGO Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) of Semarang in supporting the realization of public disclosure in the form of words or discourse through a proper and systematic interpretation. The results showed: 1) The role of KPI Semarang in empowering women through NGOs carried out through training and mentoring for joining develop independence. In here, the role of KPI Semarang are gathering to learn and motivator for women to know how to organize and politics. 2) Supporting factors in women's empowerment program KPI of Semarang: Cooperation between NGOs and public officials, as well as the support of stakeholders such as governments, NGOs and other private organizations. Inhabiting factors: a) Inhibiting factors are derived from the group is: the lack of awareness and willingness to apply knowledge of the organization and get to know the world of politics. Inhibiting factors from the external: The patriarchal culture is still high in Indonesia resulted in a lot of women are afraid of joining an activist and fight for their rights, they still tend to rely on the ability of men.
Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 \u002D 2016 Image
Journal article

Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2016

Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang Image
Journal article

Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang

Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979\u002D2012) Image
Journal article

Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012)

Journal article

Faktor Determinan Konflik Agraria Di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Faktor Determinan Konflik Agraria Di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Image
Journal article

Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang

Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang Image
Journal article

Strategi Pemenangan Petahana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010

Strategi Pemenangan Petahana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010 Image
Read more articles