Masalah-masalah hak asasi manusia yang timbul sebagai dampak dari upaya kontra terorisme masih terus dipersoalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikhawatirkan, penghormatan terhadap HAM tersingkirkan akibat keinginan yang besar memberantas terorisme. Lembaga-lembaga yang ada di dalam mekanisme PBB baik berdasarkan perjanjian maupun prosedur-prosedur khusus terus bekerja keras agar langkah-langkah berbagai negara dalam kontra terorisme dapat tetap menjaga langkah-langkah pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sayangnya, terdapat keterbatasan yang cukup serius dari badan-badan PBB dalam merespon terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara. Dalam kaitan ini, tulisan ini menyebutkan bahwa kebutuhan adanya kerjasama Internasional dapat ditempuh dengan mengupayakan perluasan mandat dari badan-badan PBB. Perluasan mandat ini ditujukan bagi upaya yang maksimal bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan, langkah spesifik dan terpisah yang dilakukan oleh suatu negara, atau sekelompok negara dalam upaya melawan terorisme dapat berjalan dengan pengawasan efektif dari sebuah badan Internasional seperti PBB.