Premise Law Journal

Journal article

“Analisa Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah Kavlingan Milik Kelompok Pegawai Pensiunan Departemen Kehutanan di Kabupaten Kampar”

Open Access 2017

Authors

Heni Fitria

Land plots can be one of land disputes because of rapid development of an area so that its sales value will be high. Therefore, if a person wants to buy a plot of land, he has to find out its physical condition, ownership status, and other important documents, and the most important thing is that it is free from dispute.[1] Land title transfer should be made in authentic certificate before a PPAT (official empowered to draw up land deeds). It has to contain the facts and it has to be registered. The validity of legal basis on land certificate is basically the same as land registration. Therefore, the aim of land registration, which used to follow Article 19, paragraph 1 of the Land Act, was merely to guarantee legal certainty. However, based on Article 3 of the Government Regulation No. 24/1997 the purpose of land registration was broadened by settling dispute in the ownership of land plots owned by groups of retired employees of the Department of Forestry in Kampar Regency.

Recently Published

Journal article

Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi di Kecamatan Rupat Utara, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)

Open Access 2017

Authors

Yohanes Orlando

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Milik Adat Pakpak melalui Jual Beli di Kecamatan Salak (Studi pada Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat)

2017

Authors

Sitti Rohaya Hasibuan

Kedudukan dan Hak Mewaris Isteri dari Perkawinan secara Adat Pasu\u002Dpasu Raja di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Image

Kedudukan dan Hak Mewaris Isteri dari Perkawinan secara Adat Pasu-pasu Raja di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir

2017

Authors

Rosmeri Rosmeri

Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)

2017

Authors

Ely Yusnita

Tanggung Jawab dan Kewenangan Ppat dalam Membantu Pihak Terkait Atas Kelengkapan Administrasi dan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Kasus: Putusan Ma Nomor:46 Pk/pid/2013)

2017

Authors

Juria Besty Pasaribu

Penerapan Kebijakan Kepala Kantor Bpn Aceh Besar dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar\u0027iyah Image

Journal article

Penerapan Kebijakan Kepala Kantor Bpn Aceh Besar dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah

Open Access 2017

Authors

Maya Fitriyanda

Journal article

Peran Tanggung Jawab dan Kendala Notaris dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas

Open Access 2017

Authors

Dian Afriani Lubis

Journal article

Analisis Hukum Atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik

Open Access 2017

Authors

Tiska Sundani

Journal article

Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Open Access 2017

Authors

Putra Sihombing, Deo Andika

Journal article

Penerapan Kebijakan Kepala Kantor Bpn Aceh Besar dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah

Open Access 2017

Authors

Maya Fitriyanda

Journal article

Peran Tanggung Jawab dan Kendala Notaris dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas

Open Access 2017

Authors

Dian Afriani Lubis

Journal article

Analisis Hukum Atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik

Open Access 2017

Authors

Tiska Sundani

Journal article

Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Open Access 2017

Authors

Putra Sihombing, Deo Andika

A message from our sponsor 🫴

Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading dan Short Sales di Pasar Modal

Open Access 2016

Authors

Ferry Kiandi

Dalam dunia pasar modal terdapat banyak fasilitas yang ditawarkan oleh sekuritas. Antara lain margin trading dan short selling. margin trading merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Perusahaan pialang kepada investor. Dalam margin trading transaksi pembelian efek dilakukan nasabah dengan dibiayai oleh Perusahaan efek. Sehingga para investor dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimilikinya. Sedangkan short selling adalah transaksi jual saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah transaksi jual saham dilakukan investor tanpa memiliki saham yang ditransaksikan. Namun nasabah meminjam saham tersebut terlebih dahulu dari Perusahaan efek. Dalam transaksi short selling resiko terjadi gagal serah lebih besar dibandingkan transaksi jual beli umumnya. Penggunaan fasilitas ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme dan perlindungan hukum margin trading dan short selling.

Journal article

Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Dipecat (Studi pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang)

Open Access 2017

Authors

Sofyati Alfyana

Article 3, paragraph (1) of the Directive of Board of Directors of Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR, on February 28, 1991 regarding Guarantee in Giving Credit states that guarantee is confidence of a Bank in debtor's capacity to pay off his credit according to what has been agreed. In practice, there is the use of the Directive for Goverment Employee as a mortgage which will risk the Bank in giving a credit, let alone if the government employee is dismissed before retiring. The research used descriptive analytic method which described, explained, and analyzed the implementation of execution on non-performing loan by using the Directive for Government Employee, the position of mortgage, using the Directive for Government Employee when the debtor was dismissed, and the attempt of PT Bank Aceh, Sabang Branch, to settle non-performing loan when the debtor was dismissed.

Journal article

Perjanjian Jual Beli Barang secara Internasional Menurut Upiccs dan Cisg Serta Kuhperdata

Open Access 2013

Authors

Rotua Deswita Raja Guk Guk

Journal article

Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam

Open Access 2015

Authors

Cut Lika Alia

Journal article

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia

Open Access 2013

Authors

P. Manurung, Evelyn Angelita

Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa\u002Dmenyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/pdt/2010) Image

Journal article

Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa-menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/pdt/2010)

Open Access 2013

Authors

Dewi Fitri

Journal article

Perjanjian Jual Beli Barang secara Internasional Menurut Upiccs dan Cisg Serta Kuhperdata

Open Access 2013

Authors

Rotua Deswita Raja Guk Guk

Journal article

Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam

Open Access 2015

Authors

Cut Lika Alia

Journal article

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia

Open Access 2013

Authors

P. Manurung, Evelyn Angelita

Journal article

Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa dalam Perjanjian Sewa-menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/pdt/2010)

Open Access 2013

Authors

Dewi Fitri

Analisis terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang\u002Dundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/pailit/20 Image

Journal article

Analisis terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/pailit/20

Open Access 2013

Authors

Muhammad Reza

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/sj Tahun 1984 Image

Journal article

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/sj Tahun 1984

Open Access 2016

Authors

Endang Sri Wahyuni

Dampak Perubahan Status Badan USAha CV Menjadi Badan Hukum PT terhadap Perjanjian Kredit yang Sedang Berjalan (Studi pada Bank Bni) Image

Journal article

Dampak Perubahan Status Badan USAha CV Menjadi Badan Hukum PT terhadap Perjanjian Kredit yang Sedang Berjalan (Studi pada Bank Bni)

Open Access 2016

Authors

Adam Adam

Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang\u002Dundang Hukum Dagang Image

Journal article

Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Open Access 2016

Authors

Daniel Duha

A message from our sponsor 🫴

Suggested For You

Journal article

Analisis Hukum terhadap Pembatalan Akta Perdamaian secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No: 605/pdt.g/2013/pn.mdn)

Open Access 2016

Authors

Irveb Imanuel Tarigan

The unilateral annulment made before a Notary was actually unnecessary to be made again because the Court Ruling has contained the legal force to annul the deed. The Notary is not authorized to make an annulment deed of reconciliation as stipulated in Article 1338 paragraph (2). The legal consequences produced after the Ruling No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn were that the Agreement Deed No.08 dated February 21, 2012 and Reconciliation Agreement Deed No.09 dated February 21, 2012 were annulled By The Law. Based on the conclusion, it is suggested that the parties involved in the making of the deed of reconciliation agreement be assisted by a mediator. It is also suggested that all parties who make the agreement of reconciliation concur and comply with the requirements mentioned by the law, in this case the Article 1320 of the Civil Code. It is recommended that the Notary be more conscientious in making the Deed of Reconciliation and pay more attention to the provisions and regulations in the prevailing Law, so that any kind of potential conflict can be prevented in the future.