Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah meng-identikkan implementasi e-government hanya sekadar membuat situs web pemda saja (web presence), sehingga penyelenggaraan e-government hanya berhenti ditahappematangan saja dari 4 tahap yang harus dilalui.