Pemerintah telah memiliki banyak layanan E-government bagi masyarakatnya, namun layanan ini seolah berdiri sendiri, belum terintegrasi. Aplikasi E-KTP, SIM (Polri), Layanan kesehatan (BPJS) dan aplikasi layanan pemerintah lainnya seharusnya dapat terintegrasi dengan baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Oleh karenanya diperlukan sebuah arsitektur Enterprise Application Integration (EAI) sebagai middleware untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi yang sudah ada. Kolaborasi antar aplikasi dan layanan akan sangat beragam sehingga memerlukan middleware yang bisa beradaptasi dengan banyaknya perbedaan kebutuhan. Paper ini memberikan sebuah arsitektur dalam membangun sebuah middleware sebagai fungsi dari EAI. Performa, multi-agent, fleksibilitas layanan serta keamanan menjadi syarat mutlak dari middleware untuk pemerintahan. Untuk mendesain arsitektur middleware digunakan pendekatan interoperability. Dengan kemampuan interoperability yang baik, maka pertukaran dan pengintegrasian data dapat dilakukan. EAI/middleware untuk pemerintah memiliki beberapa point kritis yang perlu di perhatikan seperti faktor keamanan, interoperability, Perubahan kebutuhan serta beragamnya layanan. Manajemen user, keamanan akses, manajemen layanan, multi platform web-service, pertukaran data, enkripsi XML/JSON merupakan komponen dari middleware yang penting dalam EAI untuk E-Government